BI Checking Untuk PNS

BI Checking Untuk PNS

Semua orang sudah pasti akan membutuhkan sebuah rumah sebagai tempat untuk tinggal, berteduh, berlindung dari teriknya sinar matahari dan juga dari derasnya hujan. Sebuah tempat tinggal yang akan dihuninya bersama dengan orang-orang yang dicintainya.

Keinginan memperoleh sebuah rumah yang layak huni tentunya menjadi dambaan siapa saja. Mereka yang saat ini belum memiliki rumah idaman akan berusaha keras untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah para Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Walaupun menjadi seorang PNS itu merupakan sebuah posisi yang sangat enak dan diimpi-impikan oleh banyak orang karena setelah tidak menjadi pegawai negeri lagi masih tetap mendapatkan uang pensiun namun pada kenyataannya masih juga banyak muncul keluhan di sana sini.

Seperti yang telah kita ketahui bersama meskipun nantinya akan memperoleh uang pensiun gaji para pegawai negeri ini bisa dibilang tidak besar. Banyak malah yang mengatakan pas-pasan. Walaupun tiap bulannya mendapatkan uang tambahan namun hal tersebut hanya berlaku bagi yang sudah mempunyai jabatan dan pangkat yang tinggi.

Pegawai negeri sipil yang masih berada di level rendah gaji yang didapatkan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup per bulannya, terlebih lagi menghadapi harga kebutuhan bahan pokok yang sering naik. Oleh karena itulah demi menyiasatinya, agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi setiap bulannya mereka ini kerap berhutang, mengajukan kredit konsumtif ke beberapa bank.

Siasat lain yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah dengan memiliki kartu kredit. Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak akan menjadikan masalah jika dari kredit komersial dan kartu kredit yang mereka miliki tadi angsurannya bisa berjalan terus dengan lancar setiap bulannya. Sebaliknya akan bermasalah kalau suatu saat macet.

Macetnya angsuran dari kredit konsumtif atau kartu kredit akan sangat mempengaruhi PNS bersangkutan apabila ingin mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) kepada bank. Karena bank yang dijadikan tempat pengajuan kredit perumahan (KPR) pasti akan melakukan serangkaian pemeriksaan kepada pegawai negeri tersebut yang nantinya menjadi patokan kreditnya disetujui atau tidak.

Bank akan melakukan apa yang disebut dengan nama BI Checking. Data-data yang dimiliki oleh PNS dicek semuanya. Termasuk apabila sebelumnya dia telah memiliki beberapa pinjaman di suatu bank. Jika selama ini pembayaran angsurannya berjalan dengan lancar maka bisa menjadi pertimbangan yang meringankan.

Namun sebaliknya bisa saja akan menjadi pertimbangan yang cukup memberatkan jika sebelumnya kredit komersial yang dimilikinya digunakan untuk pembelian barang-barang yang tidak penting sekali seperti barang elektronik dan sering memakai kartu kredit untuk membeli barang konsumtif. Kemungkinan akan kecil sekali untuk bisa lolos dari BI Checking.

Supaya bisa lolos dari BI Checking, jika sebelumnya telah memiliki kredit maka riwayat pinjamannya harus lancar, tidak pernah macet dan tidak masuk dalam daftar hitam BI. Intinya riwayat pinjamannya harus selalu berada dalam kondisi sehat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *