Rumah KPR Disita Bank, Harus Bagaimana?

Rumah KPR Disita Bank, Harus Bagaimana

Budi merasa resah selama sebulan ini, karena sudah menerima Surat Peringatan ke 1 dari pihak bank yang telah dia ajukan pinjaman KPR (Kredit Pemilikan Rumah) disana karena Budi telah menunggak beberapa bulan untuk pembayaran angsuran KPRnya.

Budi sadar betul bahwa saat mengajukan KPR di bank tersebut dia pun sudah mengetahui bahwa KPR tersebut merupakan hutang harus dijaminkan dengan Hak Tanggungan, Berdasarkan peraturan undang undang No 5 thn 1960 mengenai (UU Agraria) peraturan pokok pokok Agraria No. 4 thn 1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah 1996 (“UUHT”) bahwa Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha dan Hak Milik dapat dijadikan jaminan atas utang dengan dibebani Hak Tanggungan.

Budi pun paham jika dia tidak sanggup dalam membayaran cicilan KPR atau menunggak angsuran KPR tersebut, maka pihak Bank dapat langsung mengeksekusi jaminan tersebut, hal ini sudah tertulis didalam pasal 20 ayat (1) UUHT :

  1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
  2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Ini artinya, jika Budi masih tetap tidak mampu menyelesaikan tunggakannya maka sebagai hukumannya adalah rumah (KPR) nya akan disita oleh Bank. Budi pun berfikir keras apakah dia harus mendatangi pihak Bank kemudian menjelaskan permasalahannya dan mencari solusi yang terbaik atau Budi harus menyerah begitu saja dan membiarkan pihak Bank menyita rumah KPR nya. Jika pihak Bank menyita rumah KPRnya , apakah yang harus dia lakukan?

Rumah KPR Disita Bank Mandiri

Dalam kasus Budi ini sebenarnya dia masih mempunyai cukup waktu untuk melakukan suatu itikad baik kepada pihak Bank. Setelah SP I dikeluarkan oleh pihak Bank kemudian akan mengeluarkan SP II jika dalam waktu 1-3 minggu tidak dibayarkan.

Namun jika masih belum ada pembayaran lebih lanjut lagi , maka pihak Bank akan mengeluarkan SP III untuk periode keterlambatan selama 3 bulan. Yang menjadi perhatiannya adalah dalam jangka waktu tersebut nama si debitur sudah masuk dalam laporan SLIK. Dalam jangka waktu 3 bulan itu berarti si debitur dalam posisi peringkat kreditnya di kolektibilitas 2 yang artinya Dalam perhatian Khusus.

Jika sudah datang SP III dan masih tetap diacuhkan oleh Budi, maka dengan berat hati rumah KPR nya oleh pihak Bank akan disita, dan pihak Bank akan memberi jangka waktu beberapa minggu untuk membereskan serta mengosongkan isi rumahnya.

Baca Juga : Mau Mengajukan KPR KPR Tapi Masih Blacklist di SLIK

Sebelum hal yang demikian akan terjadi, maka seharusnya Budi masih mempunyai 3 pilihan yang dapat dijalankan :

1. Pasrah kepada Bank Supaya Menyita Rumah KPRnya.
Budi merasa sudah tidak mampu untuk meneruskan KPRnya dengan bagaimanapun caranya dan merasa sudah tidak ada jalan lain selain membiarkan Bank menyita dan melelang rumah KPRnya.

Jika itu memang keputusan yang sudah diambil oleh Budi, maka adabaiknya segeralah menemui pihak Bank dan mintalah dipercepat dalam prosesnya. Karena kalau sampai diulur-ulur maka akan ada denda lagi kurang lebih 0,5% seharinya dari jumlah angsuran bulanannya , lumayan bukan.

Daripada lama-lama berfikir malah akan menjadi menumpuk hutannya, maka segeralah Budi melakukan nogoisasi ke pihak Bank supaya dipercepat proses lelangnya.

Sesuai dengan peraturan Undang-undang pasal 6 UUHT, Bila rumah Budi terjual dengan cara proses lelang dengan nominal yang jumlahnya melebihi dengan jumlah hutangnya, maka Budi pun berhak atas sisa penjualan tersebut.

2. Melakukan Over Kredit.
Over Kredit yang artinya harus memindahkan Bank dimana Budi melakukan KPR ke pihak Bank lainnya untuk mendapatkan nilai plafond yang lebih besar. Dengan cara yang demikian maka Bank yang Budi tuju akan membayarkan kepada pihak Bank yang lama dan kemudian Budi dapat meneruskan angsuran KPRnya di Bank barunya. Namun itu semua membutuhkan proses yang cukup lama supaya dapat dikeluarkannya sertifikat dari Bank lama dan juga biaya over kredit itu sendiri yang cukup mahal.

Over Kredit KPR

Selain diwajibkan membayar biaya pelunasan dipercepat, Budi juga harus membayar biaya-biaya untuk pengurusan over kredit yang biasanya terdiri biaya appraisal jaminan, biaya notaris, biaya legal dan juga biaya surat menyurat lainnya.

Baca Juga : Cara Rescheduling Untuk Tagihan Kartu Kredit

3. Melakukan Rescheduling
Jika memang demikian, Budi harus segera menyelesaikan masalah KPR ini dengan mengunjungi pihak bank dan negoisasi ulang untuk masalah KPRnya tersebut. Caranya adalah tunjukkan itikad baik dengan datang langsung ke bank dan meminta saran dari pihak Bank untuk dilakukan penjadwalan ulang kembali (rescheduling) pembayaran hutangnya. Atau cara lainnya adalah dengan meminta kebijaksanaan dari Bank untuk dapat merestrukturisasi pinjaman kredit tersebut menjadi pinjaman dengan jumlah nominal cicilan bulanan yang lebih kecil dan pastinya lebih ringan dengan cara memperpanjang masa tenor pinjaman kredit.

Rescheduling KPR

Jika cara yang demikian dinilai cukup berhasil, maka Budi dapat melanjutkan KPRnya dan tetap dapat tinggal dirumah KPRnya tersebut, namun Budi harus lebih waspada dalam hal pembayaran cicilan pinjaman KPRnya secara tepat waktu supaya dapat memperbaiki pringkat nilai kreditnya yang sudah tercatat di SLIK.

Baca ini Dijamin Punya Rumah , Mau Banget Punya Rumah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *