Tentang Penghapusan Kredit Macet

Tentang Penghapusan Kredit Macet

Penjelasan dan Ruang Lingkup Penghapusan Kredit Macet (write off) dalam sebuah praktek di perbankan, biasanya pada langkah awalnya pihak bank akan melakukan tindakan upaya penyelamatan asset kredit terhadap portofolio kredit yang digolongkan dalam kredit bermasalah (kredit macet, kredit diragukan , kredit kurang lancar). Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk penyelamatan kredit adalah dengan menggunakan 3 cara yaitu :

  1. Rescheduling (Penjadwalan kembali)
  2. Reconditioning (Persyaratan kembali)
  3. Restructuring atau Restnikturisasi (Penataan kembali)

Jika tindakan untuk penyelamatan kredit dengan menggunakan cara restruktutisasi tetap tidak berjalan lancer (gagal) sehingga portofolio kredit tetap macet, maka bisa ditempuh dengan cara penghapusan kredit macet (write off) sudah biasa dilakukan dalam lingkup perbankan di negara kita ini. Cara ini disinyalir akan meningkatkan tingkat kesehatan bank yaitu dengan cara menurunkan tingkat rasio kredit yang bermasalah (rasio NPL).
Penghapusan kredit macet (write off) terdiri dari 2 tahap : Penghapusan bersyarat (Hapus buku) dan penghapusan mutlak (Hapus Tagih). Penghapusan mutlak biasanya dilakukan oleh bank jika portofolio kredit macet (write off) disebabkan karena biaya penagihannya begitu besar dan juga sudah sangat sulit untuk ditagih

Baca juga : Cara Rescheduling Untuk Tagihan Kartu Kredit

Walaupun kondisinya sudah hapus buku dan sudah hapus tagih, tetap saja untuk portofolio kredit macet (write off) masih sangat mungkin untuk tetap ditagih sehingga masih sangat memungkinkan untuk memberikan pendapatan (pemasukan) bagi pihak bank. Pendapatan seperti ini tetap wajib dimasukkan ke dalam perbendaharaan kas Bank yaitu dalam pos-pos pendapatan lainnya. Sehingga tidak diperbolehkan sebagai pendapatan pribadi bagi pejabat bank tersebut, itu sama saja FRAUD.

Tatalaksana untuk portofolio kredit macet (write off) bisa dijabarkan sebagai penghapusbukuan. Dalam aspek perbankan istilah tersebut biasanya digunakan untuk mengeluarkan rekening asset yang sudah tidak produktif dalam pembukuan Bank. Seperti halnya kredit macet yang tak dapat ditagih, tetapi pihak bank tetap berhak dalam melakukan penagihan atas kredit macet tersebut sebisa mungkin guna mendapatkan pemasukkan bank. Penghapusbukuan kredit macet oleh pihak bank pada umumnya bisa dilakukan oleh pihak bank sepanjang bank tersebut mampu dan sanggup melaksanakannya yaitu dengan mempunyai cadangan dana dalam jumlah yang cukup.

Dalam hal ini cadangan dana yang belum mencukupi oleh pihak bank, maka penghapusbukuan kredit macet (write off) bisa dibebankan pada laba rugi setelah pajak. Dalam implementasinya penghapusbukuan kredit macet (write off) tersebut bisa dilakukan secara sukarela ataupun bersifat wajib (mandatory write off). Tujuan yang paling utama dari penghapusbukuan kredit macet (write off) adalah agar dapat memperbaiki suatu kondisi kualitas aktiva produktif para perbankan.

Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak menemui masalah, terutama masalah ketentuan pajak, ketentuan kerahasiaan bank serta banyak masalah yang dihadapi perbankan apalagi bank yang sudah go public.


Penghapusan kredit (write off) yang sudah dilakukan oleh bank dapat digolongkan menjadi dua:

  1. Penghapusbukuan kredit (write off) secara administratif yang tentunya tidak dapat menghilangkan hak tagih kredit yang akan dihapus bukukan akan tetap dicatat sebagai ekstra komtabel. Si debitur tidak wajib diberi tahu dikarenakan status debitur sebagai pihak peminjam masih belum dapat dihapuskan.
  2. Penghapusbukuan kredit (write off) yang kredit tidak ditagih lagi dan telah dianggap rugi. Dalam kasus ini pihak bank benar-benar menanggung sendiri kerugian serta jumlah kredit yang dihapus benar-benar akan dihapus dari neraca (baik secara off balance sheet maupun on balance shee).

Hal yang demikian berlaku bagi para debitur yang sudah dinyatakan pailit. Penghapusan kredit (write-off). Penghapusbukuan kredit ini hanya diperuntukkan bagi portofolio kredit yang sudah dikategorikan kredit macet. Penghapusbukuan kredit (write off) terdiri dari 2 tahap yaitu :
a. Penghapusan secara bersyarat (Hapus buku) atau conditional write-off dan,
b. Penghapusan secara mutlak (Hapus tagih) atau absolute write-off.

Baca Juga : Denda Kartu Kredit

Untuk tahapan pertama, pihak bank akan melakukan Penghapusanbukuan (write-off) dengan cara mengeluarkan seluruh portofolio kredit macet yang ada dari pembukuan bank, tetapi pihak bank akan tetap melakukan upaya penagihan kepada debitur. Jika program hapus buku ini tidak berjalan lancar (gagal) dalam mengembalikan uang kredit, maka pihak bank dapat melanjutkan ke program hapus tagih, tetapi jika hapus tagih ini tidak berhasil juga dalam mengembalikan uang kredit yang sudah ditargetkan maka pihak bank akan mengambil langkah jalur hokum (Pengadilan) ataupun jalur nonhukum (diluar Pengadilan).

Program hapus buku dan juga hapus tagih terhadap kredit macet harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku supaya tidak terjadi konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang yang bisa mengakibatkan kerugian dari pihak bank ataupun pihak debitur. Program hapus buku dan hapus tagih yang ada di perbankan secara umum sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) khususnya didalam Bab VII, Pasal 69 sampai Pasal 71 & PBI 7/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum.

Di samping itu pula, program hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat (2) UU Perbankan (UU 10/1998) juga harus diatur didalam pedoman perkreditan yang wajib ada di masing-masing setiap perbankan. Program hapus buku dan hapus tagih juga harus terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana yang sudah diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih harus sesuai dan selalu didasari oleh hasil keputusan RUPS sesuai mekanisme korporasi. Direksi bank pada tahapan awalnya mengajukan usulan sejumlah portofolio kredit macet yang akan dihapus buku dan atau dihapus tagih kepada RUPS yang kemudian selanjutnya dimintakan persetujuan. Mekanisme RUPS sudah diatur didalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Bab VI Pasal 75 sampai Pasal 91. Pemegang saham mayoritas sangat menentukan hasil keputusan RUPS. Khusus bagi bank BUMN, hasil dari keputusan RUPS sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di bank BUMN.

Tagihan Dari Kartu Kredit Yang Sudah Lunas dan Ditutup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *